Kalbar Kebanjiran, Legislator Minta KLHK Tinjau DAS Kapuas

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto: Dok/Man
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera meninjau dan memulihkan daerah aliran Sungai (DAS) Kapuas. Hal itu bertujuan agar pemerintah mengetahui langsung gambaran penyebab banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sehingga, masalah tersebut dapat dipetakan secara komprehensif beserta upaya pemulihannya.
“KLHK perlu ada peninjauan terhadap DAS Sungai Kapuas, apakah banjir tersebut akibat dari pendangkalan sungai, lalu bagaimana dengan kondisi hutan di sepanjang aliran sungai?" kata Daniel dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (17/11/2021). Selain itu, Daniel meminta KLHK untuk melakukan evaluasi kondisi hutan di sepanjang aliran sungai.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, penanganan pasca banjir seperti pada infrastruktur yang rusak merupakan hal yang penting. Menurutnya, penanganan itu perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan dan anggaran afirmatif. “Pasti akan begitu banyak infrastruktur jalan yang rusak dan terputus sehingga perlu kebijakan dan anggaran afirmatif mengatasi hal ini," ucap Daniel.
Sebelumnya, bencana banjir menerjang berbagai daerah di Kalimantan Barat. Lokasi bencana tersebut di antaranya dialami Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, Sanggau, dan Mempawah. Hampir sebulan, banjir di Sintang belum juga surut. Dari bencana banjir tersebut, sedikitnya 12 dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang terendam banjir setinggi satu meter dan aktivitas masyarakat nyaris lumpuh total.
Daniel pun menekankan pentingnya semua pihak bergotong-royong termasuk peran pemerintah dalam meringankan beban warga. "Saat ini yang utama dilakukan adalah segera membantu warga terdampak terutama mengenai logistik kebutuhan sehari-sehari dan kesehatan, mereka pasti kesusahan saat ini. Tim tanggap darurat dari BNPB harus segera menyalurkan bantuan makanan, obat-obatan, dan perahu untuk mengevakuasi warga," tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalbar I itu. (hal/sf)